Lampung7news – Bandar Lampung | Selasa, 05 Januari 2021 pukul 11.45 WIB di Kantor DPRD Prov. Lampung telah berlangsung Audiensi dari Aliansi Umat Islam Lampung Anti Kedzoliman dengan DPRD Prov. Lampung untuk membahas terkait pelanggaran HAM dan penahanan Rieziq Syihab oleh Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat.

Kegiatan Audiensi dihadiri oleh :
– Yose Rizal (Ketua Komisi I).
– Mardani Umar (Wakil Ketua Komisi I).
– Mindarian (Sekretaris Komisi I).
– Habib Umar Assegaf (Imam Besar Eks FPI Lampung).
– Edi Azhari (Wakil Ketua DDII Lampung).
– Eddy Faisal (Majelis Djalin Arofah).
– Ulul Azmi (Ketua PA 212 Lampung).
– Ust. Royan (FUIB Lampung).
– Habib Abdurahman Assegaf (Penasehat Eks FPI Lampung).
– Firmansyah (Sekretaris Eks FPI Lampung).
– Ridwan Sayuti (Ketua DPW Al-Irsyad Lampung).
– Sumadi (Bendahara Eks FPI Kota Bandar Lampung).
– Hj. Mery Humairah (Ketua Mujahidah Pembela Islam Lampung).
– Uryani (anggota Mujahidah Pembela Islam Lampung).

Dalam penyampaian Habib Umar Assegaf (Imam Besar Eks FPI Lampung), karena kegelisahan umat Islam merasa dalam tekanan yang luar biasa terkait meninggalnya 6 pemuda Islam tanggal 07 Desember 2020 yaitu para pengawal Rieziq Syihab. Membandingkan seorang Pendeta di Papua yang dibunuh langsung dan langsung bentuk tim pencari fakta namun ketika orang Islam tidak ada dibentuk tim pencari fakta, kami berharap agar bapak anggota Dewan mendengar apa yang kami sampaikan terkait kegelisahan kami. Jangan sebut kami radikal karena kami memohon kepada DPRD untuk menanyakan kasus tersebut. Hari ini bisa 6 pengawal eks FPI yang mengalami, tidak menutup kmungkinan kejadian ini akan berulang kepada siapa saja.

Dilain sisi Edi Azhari (Wakil Ketua DDII Lampung) mengatakan, “Kami yang tergabung dari ormas Islam di Prov. Lampung meminta untuk pihak Kepolisian maupun TNI jangan selesaikan perkara kepada masyarakat dengan menggunakan senjata, tegakkanlah keadilan jangan sampai kelompok yang mendukung Pemerintah selalu enak dan pihak oposisi selalu dipersulit segala urusan. Tolong sampaikan aspirasi kami ini agar disampaikan kepada DPR RI,” pintanya.

Ulul Azmi (Ketua PA 212 Lampung) juga menyampaikan, “Menagih janji Pemerintah untuk keadilan dan kami menunggu hukuman mati bagi Menteri yang korupsi di saat masa pandemi, kami melakukan Audiensi ini karena kami masih percaya dengan DPRD Prov. Lampung. Besar harapan kami kepada DPRD Prov. Lampung agar mendengar aspirasi kami dan segera menindaklanjuti,” jelasnya.

Ridwan Sayuti (Ketua DPW Al-Irsyad Lampung) juga menjelaskan, “Dengan kejadian pembunuhan terhadap 6 laskar eks FPI merupakan kemunduran demokrasi atas arogansi aparat penegak hukum yang terjadi di beberapa tempat. Institusi TNI Polri sebagai Institusi sipil yang dipersenjatai bertindak diluar SOP. Agar kasus hukum ini di usut tuntas sampai terungkap, Kami berharap DRPD menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar segera dibentuk tim pencari fakta independen walaupun pemerintah pusat terkesan lambat. DPRD dapat berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk membahas terkait permasalahan hukum dan DPRD mengintervensi terkait kasus pembunuhan terhadap 6 laskar kami tersebut. Kami berharap kepada pemerintah untuk membuka dialog terkait permasalahan ini,” ucapnya.

Befitu juga dengan Hj. Mery Humairah (Ketua Mujahidah Pembela Islam Lampung) mengatakan, “Agar DPRD mengawasi Komnas HAM dan aparat Kepolisian terkait kejadian pembunuhan 6 suhada karena sudah menciderai demokrasi. Negara kita tidak mencerminkan sila kelima Pancasila karena dengan melakukan penahanan terhadap imam besar Habib Rieziq Shihab sehingga itu cacat hukum. Mempertanyakan tugas Kepolisian apakah SOP yang dilakukan selama ini sudah benar dan silahkan cari tau kami kalo kami ini teroris. Saya merupakan simpatisan eks FPI mempertanyakan kenapa untuk penurunan 1 Baliho saja sudah seperti mau tempur,” ujarnya.

Kemudian Yose Rizal (Ketua Komisi I) menanggapi sharing audiensi tersebut dan menjelaskan, “Kami dari DPRD pun mengkritik atas meninggalnya 6 laskar tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kejadian serupa. Tidak ada keadlian maka tidak ada kedamaian, Fraksi demokratpun setuju akan hal ini. Apabila akan dilakukan autopsi harus disetujui oleh pihak keluarga dan tidak benar apabila autopsi tanpa persetujuan keluarga. DPRD Lampung akan bertanggung jawab dan berjanji akan menyampaikan permasalahan ini terhadap DPR RI. DPRD Lampung akan mendukung dan akan audiensi terhadap Polda Lampung agar tidak mudah melakukan tindakan menggunakan senjata,” jelas Yose.

Kegiatan Audiensi selesai pukul 11.45 WIB, selama kegiatan berlangsung berjalan dengan aman dan kondusif. | Pinnur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *