Opini Oleh: Ibnu Kaban (Pimpinan Pusat Formasi)

Saya menegaskan bahwa instruksi Mendagri tak bisa menjadi payung hukum untuk memberhentikan kepala daerah. Bahkan Presiden pun tak berwenang.

Apa yang jelas bagi kita adalah Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD

Menurut Ibnu kaban & shendy yafet south kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD apabila kepala daerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Ataupun didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah-belah NKRI.

” Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” papar pimpinan pusat FORMASI Ibnu kaban

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,& Juga Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Bulan Bintang ,Hamdan Zoelva, juga menegaskan Mendagri tak punya hak untuk mencopot kepala daerah, apalagi jika hanya melanggar protokol kesehatan Covid-19

Hamdan Zoelva mengatakan pemberhentian harus melalui proses panjang di DPRD dan diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dia menyampaikan menurut UU Pemerintahan Daerah, seseorang kepala daerah dapat diberhentikan dengan alasan tertentu yang diawali oleh Pansus angket atau hak interpelasi DPRD, disetujui paripurna DPRD dan dimohonkan ke MA.

Adapun 6 poin Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 yang ditujukan untuk kepala daerah yakni Pertama, konsisten menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Kedua, proaktif mencegah penularan. Ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Keempat, mengingatkan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah, sesuai UU Pemerintah Daerah. Kelima, mengingatkan adanya sanksi pemberhentian. Keenam, berlaku saat mulai dikeluarkan.

Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Ibnu Kaban (Pimpinan Pusat FORMASI)

Shendy Yafet Suoth  (Ketua FORMASI SURABAYA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *