Lampung7news – Bandar Lampung | Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Pesisir Barat berujung ricuh. Rapat pleno terbuka tersebut berlangsung di gedung serbaguna (GSG) Selalau, Kabupaten Pesisir Barat. Selasa, 15/12/2020.

Kericuhan tersebut berawal dari ketidak puasan masing-masing pendukung calon bupati dan wakil Bupati kabupaten pesisir barat periode 2021-2024. Terhadap perolehan suara sementara pilkada yang berlangsung 9 Desember lalu.

Saat di konfirmasi komisioner KPUD provinsi Lampung Antoniyus membenarkan kejadian tersebut. Kejadian tersebut bermula saat sidang pleno terbuka sedang istirahat, karena massa yang berada di luar sudah terlalu banyak dan langsung melakukan aksi yang mengarah ke aksi Anarkis.

“KPUD kabupaten pesisir barat tetap melaksanakan tugas dan kewajiban nya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan saat pelaksanaan rekapitulasi sedang istirahat, tiba-tiba massa yang berada di luar gedung melakukan tindakan Anarkis, untung pihak keamanan langsung sigap dan provokator berhasil di tangkap dan di amankan. Dan semua logistik Aman dan di jaga ketat oleh aparat keamanan dari TNI dan polri yang bertugas mengamankan jalannya rapat pleno tersebut,” ujar Antoniyus saat di hubungi pihak media. Selasa 15/12/20.

Untuk sementara seluruh komisioner KPUD Kabupaten pesibar di evakuasi ke polres Lampung barat untuk di amankan sementara, sambil berkoordinasi kelanjutan rapat pleno tersebut. sementara di lapangan pemerintah kabupaten pesisir barat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat turun langsung untuk menyejukkan suasana dan memberikan pengertian kepada masyarakat.

“Kondisi saat ini walaupun masih tegang, tapi sudah mulai kondusif. Kericuhan ini di indikasikan di mulai dari kubu pasangan no urut 01dan kubu 02, jadi bisa di bilang gabungan.kami berupaya agar pleno tetap berlanjut tapi kami harus berkoordinasi tentang keadaan pasca kejadian tersebut seperti apa” ujar Antoniyus

Pihak KPUD kabupaten pesisir barat bersama Aparat keamanan sedang mempertimbangkan lokasi nya dan langkah-langkah apa yang harus di tempuh, apakah di lanjutkan atau di tunda. KPU provinsi Lampung menghimbau kepada pihak yang tidak puas untuk melaporkan kepada Badan pengawas pemilu (Bawaslu). | Pinnur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *